Presiden Prabowo Perintahkan Evaluasi Menyeluruh Proyek PIK 2: Fokus Keadilan dan Dampak Positif bagi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Proyek ini dikelola oleh konglomerat Sugianto Kusuma, atau Aguan, dari Agung Sedayu Group, yang bekerja sama dengan Salim Group.

Instruksi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah menghadiri rapat dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

“Benar, beliau (Prabowo) meminta kami untuk melakukan evaluasi mendalam. Kami akan melakukannya bersama tim lainnya. Ini proyek besar yang melibatkan banyak pihak,” ungkap AHY.

Proses evaluasi PSN PIK 2 akan melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kemenko Infrastruktur, Kemenko Ekonomi, hingga kementerian teknis lainnya. 

Bahkan, Presiden Prabowo juga berencana untuk terlibat langsung dalam proses ini.

“Beliau ingin turun tangan langsung, karena memang seharusnya begitu. Pemerintah harus selalu memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai jalur yang benar,” tambah AHY.

PIK 2 dimasukkan ke dalam daftar PSN pada Maret 2024 dalam rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. 

Berdasarkan PP 42/2021, PSN adalah proyek yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama soal perizinan. Laporan dari MUI menyebutkan bahwa sosialisasi kepada warga sekitar tidak dilakukan dengan cukup baik.

Bahkan, beberapa warga mengaku menerima intimidasi dan dipaksa menjual tanah mereka dengan harga yang sangat rendah, yakni Rp50.000 per meter.

Isu ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dengan adanya evaluasi langsung dari Presiden Prabowo, diharapkan PSN PIK 2 dapat tetap berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proyek strategis memberikan dampak positif bagi rakyat. Kami ingin semuanya berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepatuhan,” tegas AHY. (aag)