Komnas HAM Soroti Tingginya Angka Kematian Petugas Pemilu 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Alasan Manusia (Komnas HAM) menyoroti terkait banyaknya kematian para petugas pemilihan umum (pemilu) 2024. 

Wakil Ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan angka kematian petugas pemilu 2024 masih cukup besar meskipun jumlahnya berkurang jika dibandingkan 2019.

Meskipun mengalami penurunan, namun dengan tingginya angka kematian para petugas harus menjadi evaluasi dan tata kelola ulang untuk pemilu selanjutnya. 

"Angka kematian itu masih cukup tinggi padahal kita tahu hak hidup itu adalah hak HAM paling dasar bagi semua manusia. Tanpa hak hidup maka semua hak yang lain ga ada gunanya," kata Pramono di kantornya, Rabu (15/1/2025). 

Oleh sebab itu, Komnas HAM membuat kertas kebijakan  yang bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan dibacakan oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian. 

Saurlin juga menjelaskan, petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

Selain itu, beban dan waktu kerja petugas dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas Pemilu. 

Selanjutnya, sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak komtestan utk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental. 

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan utk menjamin akurasi perolehan suara," tuturnya. 

Lalu, pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara jaminan kesehatan bagi petugas tidak menjadi utama. 

"Kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dn mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," tandas dia.(aha/lkf)