Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah menghadapi krisis kekosongan jabatan strategis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Marullah Matali mengakui bahwa sejumlah posisi kepala dinas atau kadis, kepala badan hingga camat dan lurah masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Marullah mengatakan bahwa pengisian jabatan kosong ini akan segera dilakukan tanpa menunggu pelantikan gubernur-wakil gubernur terpilih, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Tim Transisi Pramono-Rano di Balai Kota Jakarta dikutip pada Selasa (14/1/2025).
“Hanya disampaikan bahwa jabatan-jabatan yang kosong itu kita sepakati untuk segera, memang sambil jalan, kami isi,” ujar Marullah di Balai Kota Jakarta.
Ia juga menyebutkan kekosongan ini mencakup jabatan strategis di level kepala dinas hingga pejabat kewilayahan seperti camat dan lurah.
Salah satu jabatan yang mengalami kekosongan cukup lama adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang belum diisi sejak 2022.
“Ada beberapa yang mesti [diisi] seperti teman-teman yang ada di kewilayahan, kelurahan yang kosong, misalnya kecamatan yang kosong. Ini bukan soal pelantikan dan setelahnya, tapi itu segera kita lakukan pengisian,” kata dia.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Transisi Pramono-Rano Chico Hakim menyoroti bahwa kekosongan jabatan ini menyebabkan sejumlah program pemerintah tertunda.
Ia berharap pengisian jabatan dapat dilakukan secara maksimal demi keberlanjutan program yang telah direncanakan.
“Banyak program yang tertunda akibat kosongnya posisi-posisi tersebut dan semoga bisa diisi,” kata Chico.
Adapun jabatan strategis di Pemprov Jakarta yang masih kosong antara lain Kepala Sumber Daya Air, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kebudayaan.
Lalu Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Sekretaris DPRD Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Biro Kepala Daerah dan Bupati Kepulauan Seribu.
Kondisi ini menjadi perhatian serius terutama mengingat beberapa jabatan seperti Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah kosong selama lebih dari dua tahun.
Marullah memastikan bahwa proses pengisian jabatan ini akan dikoordinasikan dengan tim transisi agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan. (agr/nsi)
Load more