Kemenlu China Respons Soal Protes Filipina Atas Kehadiran Kapal Penjaga Pantai

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Luar Negeri China menjawab protes Filipina terkait kehadiran kapal penjaga pantai Tiongkok CCG-5901 di Laut China Selatan.

"Patroli dan aktivitas penegakan hukum Penjaga Pantai China di perairan terkait adalah sah, dapat dibenarkan, dan tidak tercela. China meminta Filipina untuk menghentikan tuduhan tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mwngutip Antara pada Swlasa (14/1/2025).

Filipina pada Senin (13/1) meminta China untuk menghentikan "tindakan eskalasi" di Laut China Selatan dan menyatakan protes resmi atas kehadiran penjaga pantai, milisi dan angkatan laut China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Protes tersebut bermula dari kehadiran dua kapal penjaga pantai China pada 5 dan 10 Januari 2025 di dan sekitar beting Scarborough --atau Huangyan Dao menurut Beijing-- yang disengketakan.

Salah satunya adalah kapal CCG-5901 sepanjang 165 meter dengan bobot 12.000 ton, helikopter angkatan laut China juga dilaporkan ikut dikerahkan di daerah tersebut.

CCG-5901 mendapat julukan "kapal monster" karena berukuran tiga kali lebih besar dari kapal patroli utama penjaga pantai Amerika Serikat, National Security Cutter, dan dilengkapi dengan senjata antipesawat dan kapasitas penyimpanan bahan bakar, sehingga cocok untuk menjalankan misi yang diperpanjang.

Baca Juga

Kemlu RI Minta Investigasi Atas Gugurnya Anggota TNI Akibat Serangan Israel di Lebanon

"Kedaulatan dan hak China di Laut China Selatan telah ditetapkan dalam perjalanan sejarah yang panjang. 

Hak dan hak tersebut berlandaskan pada sejarah dan hukum, serta konsisten dengan hukum dan praktik internasional," ungkap Guo Jiakun.

Protes diajukan berselang beberapa jam setelah presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr melakukan panggilan virtual dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba untuk membahas "perilaku berbahaya dan melanggar hukum di Laut China Selatan".

Ketegangan terus meningkat antara China dan Filipina sekutu AS dalam dua tahun terakhir dengan seringnya terjadi konflik terbuka antara penjaga pantai mereka di Laut China Selatan.

Selain Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Vietnam juga memiliki klaim tumpang-tindih di Laut China Selatan.

Diketahui pada 8 November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menandatangani Undang-undang (UU) Zona Maritim Filipina sebagai bentuk operasional Putusan Arbitrase Filipina tahun 2016 yang menetapkan batas-batas hak maritim Filipina termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) sehingga Filipina memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya.