Emir Moeis Harap Pemerintah Perbaiki Lembaga Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus senior PDIP, Emir Moeis, berharap Pemerintah memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

"Makanya saya menghimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita," ujar Emir dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Mantan anggota DPR itu juga meminta agar di era Presiden ke-8 tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

"Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja," jelasnya.

Baca Juga

PDIP Sentil Usulan KPK soal Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Kebablasan, Bukan Ranah Antirasuah

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia.

Namun, dia meminta pemerintah untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

"KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya 'the man behind the gun' yang mesti dibereskan. Jadi  tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak," tegas Emir.

Politikus asal Kalimantan Timur itu juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia.

Emir berharap Prabowo tidak mudah dipengaruhi oleh pihak tertentu dalam upayanya mencapai Indonesia Emas 2045.

"Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045," tuturnya.(lkf)