Perajin Tempe dan Tahu Mogok Produksi Gara-Gara Harga Kedelai Tinggi, Mendag Lutfi: Tidak Semua

Sleman, DIY - Para perajin tempe dan tahu di sejumlah daerah melakukan aksi mogok produksi. Hal ini dilakukan sebagai imbas mahalnya harga kedelai dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyebut tidak semua asosiasi perajin tempe melakukan mogok produksi. Masih banyak perajin yang tetap produksi tempe meski harga kedelai naik.

"Ya gini, mereka juga masih ramai gitu ya, tidak semuanya setuju (mogok produksi). Jadi antara asosiasi antar daerah lain berbeda-beda," ujar Lutfi kepada wartawan di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Yogyakarta, Selasa (22/2/2022) sore.

Dijelaskan Lutfi, alasan tidak semua perajin tempe mogok produksi salah satunya karena harga saat ini tidak lebih mahal dibanding Mei 2021. Saat itu harga kedelai di tingkat perajin bisa menembus Rp 12 ribu per kilogram.

Oleh karenanya Kemendag saat ini akan menentukan harga acuan untuk menekan harga kedelai yang melambung tinggi. Sebab selama ini harga kedelai mengikuti acuan internasional.

"Apa yang kita kerjakan? Kita menjembatani antara perajin dan penjual tempe di pasar dengan menentukan harga acuan daripada tahu dan tempe. Ini akan segera kita keluarkan, mudah-mudahan kebuntuan daripada ini bisa diselesaikan," terangnya.

Lutfi sendiri mengakui harga kedelai di tingkat perajin yang sekarang memang tergolong tinggi. Pasalnya harga tersebut dikaitkan dengan komoditas yang tinggi di dunia internasional.

"Sekarang harganya $ 15,86 dolar segantangnya atau setara dengan Rp 11.500 sampai di perajin jadi harganya memang tinggi. Tapi waktu itu sempat lebih mahal daripada (harga saat) ini, sempat Rp 12 ribu pada waktu itu," papar Lutfi.

Meskipun harga kedelai masih mahal, tapi Lutfi memastikan persediaan masih cukup. Stok yang ada bahkan diklaim cukup untuk waktu dua bulan ke depan.

"Stok kedelai ada, kita punya stok kedelai kira-kira 300 ribu ton saat ini. Jadi cukup untuk dua bulan kira-kira," pungkasnya. (Andri Prasetiyo/act)