Arifin Acungi Jempol atas Komitmen KPK Tangani Dugaan Skandal Mega Korupsi BLBI

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum LSM PENJARA 1, Teuku Z. Arifin merespons pemberitaan mengenai skandal mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan “BCA Gate” yang kembali mencuat.

Dia menegaskan pentingnya penanganan kasus ini secara transparan, berintegritas, dan berbasis pada fakta hukum yang kuat.

Teuku Z. Arifin juga menekankan polemik mengenai penanganan kasus BLBI, yang menurut laporan LPEKN merugikan negara hingga Rp1.030 triliun, harus didekati dengan cermat dan profesional.

Arifin menyebut bahwa pelaporan kasus-kasus korupsi besar seperti ini membutuhkan validasi data yang mendalam agar tidak menjadi alat propaganda politik.

“Kami menghormati langkah masyarakat dalam mengawasi dugaan korupsi. Namun, pelaporan harus disertai dengan data yang kredibel dan terverifikasi, sehingga dapat dijadikan dasar hukum yang sah oleh aparat penegak hukum (APH),” ujar Arifin dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

Arifin mengungkapkan bahwa dugaan kasus BLBI dan BCA Gate yang telah dilaporkan sejak periode KPK jilid III (2011–2015).

Dia juga menyebut bahwa ketidakberlanjutan pengusutan kasus ini menunjukkan tidak adanya kekuatan data yang diajukan.

“Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti pada masa lalu, ada kemungkinan data yang disampaikan belum memadai untuk mendukung proses hukum” jelasnya.

Selain itu, Arifin menegaskan bahwa pelaporan korupsi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Dia mengingatkan bahwa pelapor yang terbukti mengajukan laporan palsu atau tanpa dasar dapat dikenakan sanksi hukum.

“Pelaporan korupsi adalah langkah penting dalam penegakan hukum, namun harus dilakukan dengan integritas. Kami menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaporan siap bertanggung jawab atas validitas informasi yang disampaikan,” tegasnya.

Arifin juga mengapresiasi atas komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mempelajari laporan terkait dugaan korupsi BLBI ini.

Namun, dia berharap agar KPK diberikan kebebasan penuh untuk bekerja tanpa adanya intervensi politik.

“Kami mendukung penuh KPK untuk bertindak independen dalam mengusut kasus-kasus ini. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memberikan ruang yang lebih besar bagi KPK untuk menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau hambatan politik,” tuturnya.(lkf)