“DPR perlu segera membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan atau kepentingan orang-orang tertentu di situ,” tegas Muslim.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir pernah mempertanyakan sosok Mr. James.
Hal itu disampaikan Nasir saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Subholding PT Pertamina Hulu Energi dengan Komisi VII DPR RI.
Nasir menganggap Mr. James ini sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.
Setelah hampir 2 tahun lebih tenggelam, nama Mr. James ini muncul kembali dalam Diskusi Pegiat Energi seiring terungkapnya kasus dugaan markup harga dalam impor pengdaan minyak dan BBM sepanjang tahun 2018-2023 yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung.
Publik tentu menanti pengusutan kasus ini terungkap, karena nilai kerugian negara tak kalah fantastis, diperkirakan mencapai Rp115 Triliun.
Seperti diketahui untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertamina harus mengimpor minyak 1 juta barel perhari, terdiri dari minyak mentah dan BBM diluar LPG, sehingga kebutuhan besar ini membuat pemburu rente selalu bersiasat ingin menguasai sumber pasokan ini.(lkf)
Load more