Hanif Faisol Dorong Pemilahan Sampah di Bandung: Target 50% Bebas Sampah 2025

Jabar, tvOnenews.com - Selepas menghadiri Rapat Koordinasi bersama Menko Pangan dan sejumlah Menteri terkait Ketahanan Pangan, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, langsung bergerak ke lapangan.

Pada Selasa (24/12/2024), ia mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Siliwangi dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti untuk meninjau pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Saat berada di TPST Siliwangi, Hanif memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Pemerintah Kota Bandung, khususnya dalam hal pemilahan sampah sejak dari tingkat tapak.

“Pak Kadis sudah berupaya memilah sampah dengan baik. Pak Wali Kota juga memberikan arahan kepada seluruh camat untuk mendukung upaya ini. Seandainya langkah ini dimulai sejak dulu, mungkin permasalahan sampah sudah tuntas sekarang,” ujar Hanif.

Ia juga menyebutkan bahwa instruksi Wali Kota Bandung kepada seluruh camat untuk menciptakan kawasan bebas sampah pada tahun 2025 merupakan strategi yang patut didukung. Target tersebut diharapkan bisa mencapai 50 persen kawasan bebas sampah di setiap kecamatan.

“Pemilahan sampah sejak hulu itu sangat krusial. Kalau ini tidak dilakukan, kondisi pengelolaan sampah akan jauh lebih sulit seperti yang kita lihat di TPST ini,” tambahnya.

Untuk memperkuat langkah ini, Hanif mendorong peningkatan jumlah TPST di Kota Bandung agar dapat mengimbangi volume sampah yang terus bertambah setiap harinya.

“Sampah tidak menunggu kita siap. Rata-rata setiap orang menghasilkan setengah hingga satu kilogram sampah per hari. Langkah tegas Wali Kota sudah tepat, tetapi percepatan pengelolaan sampah harus terus digenjot,” tegas Hanif.

Terkait tumpukan sampah di Pasar Caringin, Hanif menekankan bahwa pengelola kawasan memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan persoalan sampah.

“Kawasan seperti pasar, hotel, restoran, kafe, dan permukiman harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan tertutup. Tidak boleh ada sampah yang diangkut tanpa kejelasan tujuan,” ungkapnya.

Hanif juga memastikan bahwa penegakan hukum dan pembinaan administrasi akan terus menjadi prioritas dalam pengelolaan lingkungan.

“Langkah Pak Kadis sudah on the track, tetapi cakupannya perlu diperluas dan ditegaskan. Jangan ragu, itu sudah menjadi amanat undang-undang,” tegasnya.

Dalam kunjungan ke TPA Sarimukti, Hanif yang didampingi jajaran pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup meminta Pemerintah Jawa Barat untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kawasan tersebut. (aag)