Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Ingatkan Risiko Kemunduran Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus disikapi dengan cermat.

Menurutnya, sistem politik dan kepemiluan Indonesia harus terbuka terhadap kritik dan penyempurnaan mekanisme agar tujuan bangsa dapat tercapai.

“Pada prinsipnya, sistem politik dan kepemiluan kita tetap harus dialektis, terbuka menerima kritik oto kritik dan terus mengupayakan penyempurnaan mekanisme baik menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat maupun sistem perwakilan melalui DPRD. Tujuan utamanya adalah pencapaian cita-cita nasional sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Rio, saat dihubungi media, Selasa (17/12).

Rio menyebut Pilkada DKI Jakarta 2024 bisa menjadi bukti bahwa kader partai politik yang kuat mampu menjawab harapan warga Jakarta. 

Ia mencontohkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang sama-sama kader PDI Perjuangan.

“Pilkada DKI Jakarta 2024 membuktikan bahwa kualitas kader produk pendidikan kuat dari partai politik mampu menjawab kebutuhan dan harapan warga Jakarta,” tambahnya.

Namun, Rio menilai wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tanpa dibarengi upaya penyempurnaan sistem politik akan menimbulkan kesan kemunduran demokrasi. 

Menurutnya, masalah utama bukan pada metode pemilihan, melainkan pada sistem politik Indonesia yang cenderung liberal dan pragmatis.

“Wacana Presiden Prabowo tentang pemilihan langsung kepala daerah dilakukan melalui DPRD tanpa embel-embel upaya penyempurnaan sistem politik wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia,” ungkap dia.

“Karena sejatinya masalah utamanya adalah sistem politik Indonesia sekarang ini yang cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis sehingga menyebabkan rakyat hanya menjadi objek mobilisasi politis,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung sejarah pemilu demokratis di Indonesia yang sudah ada sejak era kepemimpinan Bung Karno.

“Sejarah pemilu Indonesia secara demokratis dan terbuka sudah dilakukan sejak era kepemimpinan Bung Karno. Pemilu daerah sudah dilakukan pada tahun 1952, pemilu nasional serentak tahun 1955 dan pemilu DPRD pada tahun 1957. Pemilihan kepala daerah secara serentak sebenarnya direncanakan pada tahun 1958, namun tidak terlaksana karena kondisi politik internasional dan nasional,” paparnya.

Dwi Rio mengingatkan agar wacana ini tidak sekadar merombak metode pemilihan kepala daerah, melainkan harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem politik yang berpihak pada rakyat dan demokrasi. (agr/nsi)