Polemik Mundurnya Gus Miftah, PWNU DIY Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik soal mundurnya Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah sebagai utusan Presiden menuai perhatian publik, bahkan hingga aksi massa pun muncul. 

Terkait hal ini, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY angkat bicara dan turut memberikan pandangannya.

Sekretaris PWNU DIY, Muhajir, mengungkapkan bahwa pengunduran diri pejabat publik adalah hak pribadi. 

Dalam kasus Gus Miftah, ia menilai ini bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara.

“Seorang pejabat publik memang selalu jadi sorotan. Kalau dia memilih mundur, kita harus menghargainya karena itu hak mereka. Bagi kami, itu sah-sah saja,” ujar Muhajir saat diwawancarai wartawan, Selasa (10/12/2024).

“Ini juga jadi pelajaran bagi pejabat publik lain untuk lebih bijak dalam bertindak, terutama di ruang publik, karena mereka harus bisa menjadi teladan,” tambahnya.

Muhajir juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak untuk menerima atau menolak pengunduran diri Miftah, namun menurutnya, tidak etis jika Prabowo menahan keputusan tersebut.

“Jika Presiden tidak menerima pengunduran diri Miftah, saya rasa itu kurang tepat. Karena itu adalah hak yang harus dihormati,” ungkapnya.

Sebelumnya, aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Jalanan digelar di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Senin (9/12/2024). 

Mereka menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan Presiden, meski ada juga banyak suara warganet yang mengkritik perilaku Miftah setelah dia mengolok-olok penjual es teh.

Muhajir menegaskan bahwa setiap orang berhak mengungkapkan pendapatnya. 

Namun, ia mencermati bahwa aksi menentang pengunduran diri Miftah patut dipertanyakan.

“Kita harus cermat, apakah ini gerakan yang benar-benar murni atau ada faktor lain yang mempengaruhinya? Itu yang menarik untuk dicermati,” kata Muhajir.

Menurutnya, mundurnya Miftah tidak masalah, karena banyak tokoh lain yang lebih dari cukup kapasitasnya untuk mengisi posisi tersebut.

“Di Indonesia banyak orang yang punya kapasitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik yang bisa menjadi teladan. Tidak perlu khawatir soal kekosongan jabatan, karena negara sebesar Indonesia pasti punya banyak pilihan,” tegasnya.