Biaya Kremasi Capai Rp65 Juta, Wagub DKI Minta Krematorium Tak Ambil Untung di Masa Pandemi

Jakarta – Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengungkapkan adanya aduan masyarakat mengenai dugaan kartel kremasi di Ibu Kota. Tak tanggung-tanggung, dari informasi yang beredar, tarif kremasi di masa pandemi dipatok Rp45—65 juta. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta krematorium untuk tidak mengambil untung di masa pagebluk.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP ini, ada dua warga Jakarta Barat yang melaporkan tarif mahal kremasi. Salah satunya bernama Martin yang bercerita mendapat beberapa tawaran jasa kremasi dengan harga di atas normal. Martin merasa ada keanehan melihat tarif tersebut karena anggota keluarganya yang meninggal akibat Covid-19 beberapa pekan lalu hanya membayar biaya kremasi sekitar Rp10—24 juta per jenazah.

Ima kemudian mengecek penyediaan jasa kremasi itu. Menurutnya, layanan ini banyak dikuasai pihak swasta.

“Mereka naikkan harganya berkali-kali lipat,” kata Ima.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau kepada pengelola tempat kremasi jenazah untuk tidak mencari keuntungan di masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Tentukan harga tarif yang wajar dan terjangkau bagi kepentingan masyarakat banyak. Jadi jangan ada lagi yang mematok harga tidak wajar atau berlebihan," kata Ahmad Riza Patria di RPH Dharma Jaya, Jakarta, Selasa.

Riza Patria menambahkan bahwa saat seperti ini harusnya dimanfaatkan untuk saling tolong-menolong dan membantu terhadap sesama yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Riza juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini berniat menyiapkan tempat untuk melakukan kremasi jenazah.

Hal itu dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warga Jakarta yang akan melakukan kremasi jenazah. Meski demikian, Riza belum dapat membocorkan lebih lanjut mengenai wacana tersebut.

"DKI memang berniat untuk menyiapkan tempat kremasi, konsepnya dan tempat dan sebagainya. Supaya bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang murah dan baik untuk kepentingan masyarakat," ujar Riza Patria. (ant/act)