BEM Unindra Jakarta Dorong Rekonsiliasi Kebangsaan Usai Pilkada Serentak 2024

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unindra PGRI Jakarta, Abdul Wahid Khaliki menyebutkan, proses politik lima tahunan tidak boleh menjadi ruang perpecahan dan disintegrasi dalam masyarakat.

“Pilkada adalah instrumen demokratis untuk memilih pemimpin, bukan ajang untuk memupuk permusuhan dan disintegrasi. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keakraban dan persaudaraan, terutama pasca pagelaran Pilkada,” kata Wahid dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).

Wahid juga menyinggung soal maraknya polarisasi yang berujung permusuhan akibat pilihan politik.

Menurutnya, konflik dukungan politik yang terus meruncing akan berdampak pada harmonisasi kehidupan masyarakat, utamanya di kalangan akar rumput.

“Kita semua mesti paham, Pilkada hanya ‘karnaval’ demokrasi yang mempertarungkan ide-gagasan, sementara kualitas demokrasi ditentukan oleh kohesi sosial yang terbangun, keakraban warga negara, dan rekonsiliasi, termasuk di Jakarta,” terang aktivis HMI itu.

Wahid juga menilai, Indonesia pernah berada pada kubangan disintegrasi akut akibat pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca Juga

Gubernur Pramono Angkat Bicara soal Zebra Cross Bergambar Pac-Man di Tebet: Kami Sempurnakan Lagi

“Kita pernah mengalami efek politik pecah-belah itu bertahun-tahun. Hari ini, kita mesti lebih dewasa menyikapi kompetisi politik elektoral. Perbedaan pilihan politik adalah kelaziman demokratis yang tidak perlu berlarut. Setelah Pilkada, semua warga negara adalah saudara,” terang Wahid.

Menurut Wahid, provokasi dan agitasi adalah musuh demokrasi yang mesti diperangi. Tidak hanya di dunia nyata, ujaran fitnah dan kebencian akibat pilihan politik juga menyebar di linimasa media sosial.

Akibatnya, ketegangan antar pendukung kandidat terus menguat.

“Pasca proses politik elektoral Pilkada kali ini, publik Indonesia dihadapkan pada potensi keterbelahan dan polarisasi. Persis pada titik itu, pemuda, milenial, dan mahasiswa memiliki peran urgen untuk menjadi perekat keakraban berwarga negara melalui penguatan pendidikan politik,” kata Wahid.

“Di samping itu, para kandidat dan pendukung mesti kembali merajut harmoni melalui penguatan rekonsiliasi dan rekognisi. Hal ini penting sebagai teladan bagi pendukung dan masyarakat pemilihnya untuk menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan,” tuturnya.(lkf)