Kadisnaker Hari Nugroho Pastikan Pengumuman UMP Jakarta Paling Lambat 11 Desember

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen, didukung oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaannya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan bergerak cepat untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya telah memulai koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas rincian pelaksanaan kenaikan UMP.

“Hari ini rapat Dewan Pengupahan Provinsi, dan besok, 10 Desember, hasilnya akan disampaikan ke Pj Gubernur. UMP harus ditetapkan paling lambat 11 Desember 2024 berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi,” ungkap Hari, dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Dalam rapat tersebut, kata Hari, pembahasan akan mencakup upah sektoral guna memastikan bahwa seluruh sektor industri tetap terlindungi dan pekerja di semua bidang mendapatkan manfaat yang adil.

“Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha,” katanya.

Hari menambahkan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan kenaikan UMP, daya beli pekerja diharapkan meningkat, sementara daya saing usaha tetap terjaga. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan perekonomian daerah secara bersamaan,” tandasnya.

Kenaikan UMP ini menjadi langkah strategis yang tidak hanya memberi manfaat langsung kepada pekerja, tetapi juga menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Ibu Kota. (agr/iwh)