Pembentukan Kementerian P2MI Dinilai Jadi Langkah Tepat Wujudkan Asta Cita Era Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI).  

Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Indonesia itu.

Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud mengatakan dibentuknya Kementerian P2MI sebagai langkah menangkal banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non prosedural.

Sumber :

• Istimewa

"Aspataki sebagai mitra pemerintah, dimana di dalamnya terdapat keanggotaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki peran yang sangat strategis dalam penempatan PMI sekaligus menyusun kontribusi devisa negara yang dihasilkan cukup besar kedua oleh PMI setelah migas," kata Saiful kepada awak media, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Baca Juga

Tegas! Prabowo: Tidak Boleh Hukum Jadi Alat Kriminalisasi Lawan Politik di Pemerintahan Saya

Saiful menuturkan langkah pembentukan Kementerian P2MI sebagai wujud pemerintahan era Prabowo dalam mewujudkan visi misi asta cita.

Pasalnya, Saiful menuturkan para PMI yang bekerja secara non prosedural dikarenakan faktor kesulitan ekonomi.

Karenanya, pihaknya yang menjadi mitra pemerintah Indonesia memastikan bekerja atas dasar kemanusiaan.

"Maka dalam membangun tata kelola penempatan dan pelindungan PMI tidak bisa didesain secara general (umum). Butuh metodologi dan pendekatan spesifik, baik untuk merebut peluang kerja ataupun penanganan persoalan terhadap PMI yang tertimpa masalah di negara penempatan," ungkapnya.

Di sisi lain, Saiful menegaskan pihaknya akan mendukung penuh visi misi Asta Cita milik pemerintahan Prabowo.

Pasalnya, visi misi itu selaras dengan harapan dan tujuan P3MI dalam mewujudkan tenaga kerja yang dapat menguasai pasar kerja global.

"Kami juga mengapresiasi terhadap kinerja pemerintah dan Polri dalam upaya penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, serta keberhasilannya dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang aman damai dan kondusif," pungkasnya. (raa)