Alasan Angka Golput Meningkat saat Pilkada

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia Denny Januar Ali (LSI Denny JA) mengungkap data golput mengalami kenaikan pada Pilkada 2024 di 7 provinsi besar. 

Rata-rata angka golput dari total 7 provinsi besar mencapai 37,63 persen.

"Data quick count kita menunjukkan bahwa rata-rata angka golput di 7 provinsi ini 37,63 persen. Jadi ini dibikin rata-rata dari golput di 7 provinsi ini," kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby saat konferensi pers, Rabu (4/12/2024).

Adjie memaparkan perbandingan angka golput di 7 provinsi besar. Di Jakarta, pada Pilkada sebelumnya 20,5 persen. Sedangkan, di tahun ini naik jauh mencapai 46,91 persen. Di Banten, sebelumnya 36,1 persen, kini menjadi 37,78 persen.

Untuk Jawa Barat, angka golput naik signifikan dari 29,7 persen sebelumnya, menjadi 36,98 persen. Sedangkan, Jawa Tengah turun sedikit dari Pilgub sebelumnya 32,36, menjadi 29,48 persen.

Angka golput di Jawa Timur naik dari 33,08 persen persen, kini menjadi 34,68 persen. Sementara di Sumatera Utara dari 38,22 persen naik signifikan menjadi 46,41 persen. Di Provinsi Sulawesi Selatan dari 29,84 persen, kini menjadi 31,14 persen. "Tren rata-rata kenaikan golput pada Pilkada 2024 sekitar 6,23 persen," tuturnya.

Baca Juga

Pakar Hukum Nilai Pilkada Melalui DPRD Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Adjie menyatakan, dari hasil riset, LSI Denny JA menemukan kombinasi empat hal faktor. Pertama, kelelahan Pemilu. Perhatian dan energi sudah terkuras dalam Pilpres dan Pileg 2024. Pertarungan Pilkada menjadi kurang daya tariknya.

Kedua, kandidat yang bertarung dianggap kurang pesonanya. Terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Kandidat yang lebih favorit di daerah itu, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, terhambat maju secara politik.

Ketiga, semakin tak yakin seberapa besar kepala daerah bisa mengubah hidup mereka. Semakin ada keyakinan keputusan penting yang berdampak dalam hidup mereka lebih ditentukan Pemerintah Pusat.

"Keempat, bertambahnya apatisme politik. Isu polarisasi politik, korupsi di kemewahan hidup sebagian pejabat negara, membuat apatisme politik meninggi," papar Adjie.

Golput juga memperkuat polarisasi. Demokrasi berubah menjadi pertarungan antar kelompok kecil, bukan arena konsensus bersama. Lebih buruk lagi, rendahnya partisipasi mendorong politik elitisme.

"Pilkada perlu kembali digairahkan. Kampanye edukasi politik harus dilakukan berkesinambungan, menggunakan pendekatan.kreatif seperti media sosial, drama, atau influencer. Pesan utamanya adalah: setiap suara adalah investasi untuk masa depan," pungkasnya. (ebs)