Ihwal Potensi Pilkada DKI Jakarta, Pemikiran Goenawan Mohamad Mencuri Perhatian Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Budayawan terkemuka, Goenawan Mohamad, kembali mencuri perhatian publik dengan pemikirannya, yakni soal potensi Pilkada DKI Jakarta yang dipaksakan berlangsung dalam dua putaran.

Goenawan mempertanyakan apa dampaknya jika kekuasaan digunakan secara maksimal demi menjalankan skenario ini?

"Apa yang akan terjadi jika penguasa memutuskan Pilkada Jakarta dua putaran? Dengan kekuasaan dan bantuan para buzzer bayaran?" tulisnya melalui akun X @gm_gm, Jumat (1/12/2024).

Pernyataan ini memancing spekulasi dan respons beragam dari warganet. 

Salah satunya, akun @DS_yantie yang menegaskan, "Jakarta melawan." 

Baca Juga

Bisa Jadi Beban Ekonomi UMKM, Pemprov Diminta Hati-hati Terapkan Perda KTR DKI Jakarta

Komentar ini mencerminkan semangat warga ibu kota untuk menjaga keadilan dalam proses demokrasi.

Akun lain, @purwantoraharjo, turut menyampaikan pandangan tegas: "Mungkin tidak hanya Jakarta saja yang bergolak, tapi seluruh Indonesia."

Diskusi terkait isu ini terus memanas di media sosial, memperlihatkan tingginya perhatian publik terhadap dinamika demokrasi di Tanah Air.

Sementara, pengamat politik dan Guru Besar, Saiful Mujani memastikan pasangan Pramono-Rano memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

Berdasarkan akumulasi seluruh C1 yang dihimpun, kata Saiful, pasangan ini berhasil meraih 50,07 persen suara.

"Pram-Rano nyatakan menang satu putaran," ujar Saiful dalam keterangannya di aplikasi X @saifulmujani (2/12/2024).

Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim dari pihak pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono), yang menilai Pilkada Jakarta harus dilakukan dalam dua putaran.

"Sementara Rido bilang pilkada jakarta 2 putaran karena belum ada yg menang 50 persen plus," ungkapnya.

Alasannya, menurut kubu Rido, belum ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50 persen suara. 

"Berapa angka kurangnya pak Rido? udah itung C1?," ujar Saiful.

Ia menegaskan bahwa perhitungan akurat seharusnya mengacu pada data C1 yang telah tersedia di KPU.

"Harus hitung seluruh TPS. C1 sudah tersedia di KPU. tinggal itung. kecuali niat lain," bebernya.

Menurutnya, jika perbedaan hasil berada dalam margin of error, maka quick count tidak bisa dijadikan acuan utama. (aag)