Ketegasan Presiden Prabowo Brantas Judi Online, Akademisi Sebut Langkah Konkret Menkomdigi Tunjukkan Hasil yang Signifikan

Jakarta, tvOnenews.com – Akademisi Universitas Esa Unggul Dr. Iswadi, mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan judi online (Judol) yang memakan banyak korban mulai dari remaja hingga orang dewasa, dalam lingkaran utang dan kriminalitas.

“Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas menjadi kunci utama dalam memberikan arahan strategis, sementara langkah konkret yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar Iswandi kepada wartawan dikutip Jumat (29/11/2024).

Diketahui, sejak 20 Oktober hingga 18 November 2024, pemerintah sudah melakukan pemblokiran sebanyak 315.425 konten judi online, yakni 290.984 pada website dan IP,13.365 konten pada platform Meta,6.755 pada file sharing, 2.711 pada Google atau YouTube, 1.450 melalui platform X, 119 konten pada Telegram, dan 40 melalui Tiktok.

Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut mengatakan Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya telah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

“Ketegasan ini terlihat dari langkah cepat yang diambil pemerintah. Presiden Prabowo memerintahkan pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga untuk menangani judi online secara menyeluruh."

"Satuan tugas ini melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital,” jelasnya.

Kata Iswandi, pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas akar masalah, bukan hanya gejalanya. Selain itu, Prabowo juga mendukung peningkatan literasi digital sebagai langkah preventif. 

Dalam pandangannya, masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik tentang risiko judi online akan lebih sulit terjerumus ke dalam jebakan tersebut.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo, Menkomdigi Meutya Hafid, telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memberantas judi online. Salah satu langkah paling efektif adalah pemblokiran situs dan aplikasi yang teridentifikasi sebagai platform judi,” ungkap Iswandi. 

“Langkah-langkah yang diambil pemerintah (Menkomdigi) terbukti efektif, Selain itu, masyarakat mulai lebih sadar akan bahaya judi online berkat kampanye edukasi yang massif oleh Kemkomdigi,” tambahnya. 

Ia juga turut memberikan apresiasi terhadap ketegasan Menkomdigi dalam pemberantasan terhadap Judol karena langkah ini dianggap sangat efektif karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital yang sehat dan bebas dari aktivitas illegal. 

“Ketegasan ini penting untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif judi online, seperti kecanduan, kehilangan keuangan, hingga kerusakan moral. Langkah ini sekaligus mendukung visi Indonesia menuju ruang digital yang aman dan beretika,” ungkapnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan nilai transaksi uang judi online mencapai Rp 900 triliun. Transaksi tersebut tercatat selama tahun 2024.

Sementara itu, dia melanjutkan jumlah orang yang bermain judi online pada periode yang sama mencapai 8,8 juta orang. 

Mayoritas dari mereka adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Budi Gunawan juga mengatakan sebanyak 97.000 dari pemain judi online itu berlatar belakang personel TNI dan Polri. Sementara sebanyak 1,9 juta orang lainnya adalah pegawai swasta. Yang mengenaskan sebanyak 80 ribu anak di bawah umur 10 tahun ditengarai juga menjadi pemain kegiatan ilegal ini.

Langkah sinergia Menko Polkam dalam memberantas Judol tersebut turut mendapat pujian dari Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Iswandi, dia menilai 

"Salut atas totalitas pemerintah dalam memberantas Judol, kita wajib dukung jangan biarkan berjuang sendirian dalam memberantas Judol sampai keakar-akarnya," beber Iswandi.

Ia juga mendorong, pengembangan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi situs-situs baru yang muncul setelah pemblokiran.

"Dengan teknologi ini, kementerian terkait dapat merespons lebih cepat dan meminimalkan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku," tutupnya.