Seniman dan Budayawan Temui Presiden Minta Kepastian Izin Kegiatan Seni di Tengah Pandemi

Jakarta, tvOne

Sejumlah seniman dan budayawan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, untuk meminta kepastian tentang izin pelaksanaan kegiatan seni pertunjukan di tengah masa pandemi COVID-19.

Salah satu seniman pegiat teater Butet Kartaredjasa mengaku mendapat respon baik dari Presiden Jokowi, yang telah mempersilakan seni pertunjukan di dalam gedung dengan batasan 50 persen kapasitas penonton.

"Sebenarnya kami ingin mendapat satu pedoman yang final untuk standard nasional, kayak apa sih aturan-aturan mainnya," kata Butet dalam keterangannya setelah bertemu Presiden seperti disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

"Dan tadi sudah dinyatakan oleh beliau, sementara ini masih mengacu pada pedoman lama, pertunjukan di dalam gedung itu bisa sampai dengan 50 persen kapasitas gedung," ujarnya menambahkan.

Butet juga menyampaikan kabar baik lain yang diterimanya dari Preisiden bagi kegiatan seni pertunjukan, bahwa diperkirakan mulai bulan Maret ambang batas kapasitas penonton pertunjukan di dalam gedung bisa bertambah.

"Jadi bisa 70 atau 80 persen, sedang diolah oleh pemerintah, nanti bulan Maret akan diumumkan sehingga orang yang menikmati seni pertunjukan di gedung bisa lebih banyak," katanya.

Sementara itu pegiat seni pentas dan teater lainnya, Ratna Riantiarno, yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan keluh kesahnya termasuk dalam permintaan bantuan pengurusan perizinan seni pertunjukan yang kerap kali menemui kesulitan.

"Kita hari ini sudah cukup bahagia dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi, tetapi kadang-kadang perintah yang dari atas seperti apa, di bawahnya susah. Jadi kami juga minta tolong supaya diperhatikan pengurusan perizinannya," kata salah satu pendiri Teater Koma itu.

Butet menambahkan bahwa Presiden Jokowi telah menyatakan dukungan penuh bahwa kegiatan seni budaya, termasuk di dalamnya seni pertunjukan, harus tetap berlangsung dan tidak boleh mati di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Harus tetap jalan, meskipun setiap daerah punya otonominya sendiri untuk mengatur, asalkan semua itu terjadi dengan standard protokol kesehatan yang disepakati dan diatur oleh pemerintah," pungkas Butet.