Kebakaran di PT BAI yang Diresmikan Jokowi, Anggota DPR Soroti Standar Keselamatan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Komisi XII, Gulam Mohamad Sharon menanggapi soal kejadian kebakaran di gudang penyimpanan milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan barat, Senin (18/11/2024) lalu.

Diketahui, lokasi kebakaran adalah di Smelter Grade Alumina Refinery yang belum lama diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 24 September 2024 lalu.

Gulam pun mempertanyakan soal standar operasional prosedur (SOP) keselamatan serta penanganan bahaya kebakaran oleh perusahaan.

"Kebakaran ini menjadi alarm serius. Smelter PT BAI adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang kita banggakan," kata Gulam dalam keterangannya, Senin.

Dirinya mengatakan adanya kejadian kebakaran ini menggambarkan masih ada celah untuk penerapan standar keselamatan.

"Saya mempertanyakan, sejauh mana SOP keselamatan dan mitigasi risiko kebakaran diterapkan di fasilitas ini?" tambah dia.

Baca Juga

Kebakaran di Lubang Buaya Jaktim, Satu Orang Meninggal Dunia

Ia pun meminta agar PT BAI memberikan laporan secara lengkap dan transparan terkait insiden kebakaran tersebut.

Menurutnya, masyarakat Kalimantan Barat berhak mengetahui detail soal pencegahan kebakaran yang telah dilakukan, termasuk juga pascakejadian.

Terpisah, Kapolsek Sungai Kunyit, Ipda Bagas Putra Prabu mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

"Kami masih melakukan investigasi mendalam untuk memastikan penyebab kebakaran," ujar Bagas.

Sebelumnya, terjadi kebakaran di PT BAI sekitar pukul 09.10 WIB pada Senin ini.

Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, penyebab kebakaran masih belum diketahui.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mempawah, Kabid Damkar Desvan mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari PT BAI.

Ia mengatakan, pihaknya tidak sempat ke lokasi insiden karena api sudah dipadamkan oleh tim pemadam internal PT BAI.

"Sampai sekarang belum ada laporan formal yang masuk," ujar Desvan. (iwh)