Pemerintah Sepakat Bahas Revisi RUU DKJ untuk Kepastian Status Kota Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja dengan Pemeritah di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Rapat yang dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri dana Kementerian Hukum dan DPD RI itu membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dalam kesempatannya Mendagri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya sepakat terkait dengan usulan DPR RI mengenai RUU DKJ tersebut.

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews.com

"Pemerintah setuju atasusulan DPR RI dan untuk selanjutnya agar dapat diproses sebagaimana semestinya menimbang kemendesakan pengesahan peraturan ini," katanya.

Baca Juga

Pemprov DKI Tertibkan 13 Bangunan Liar di Bantaran Kali Krukut, Ungkap Sudah Kirim Surat Peringatan Sebelum Pembongkaran

Ia juga menjelaskan bahwa intinya pemerintah memandang sisipan pasal DPR RI dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahahan di Jakarta.

Tito menyebut, pemerintah memandang perlu adanya penyesuaian pasal agar kewenangan khusus Jakarta agar lebih siap menghadapi perubahan ekonomi yang akan terjadi apabila Ibu Kota di pindahkan.

Selanjutnya, perubahan Undang-Undang DKJ ini diharapkan dapat memberikan penegasan kepastian hukum atas status Provinsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"Hal ini sepanjang belum ditetapkan Keputusan Presiden tentang perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara," jelasnya.

"Sekaligus nomenklatur DKJ setelah tidak menjadi DKI, jadi bukan menjadi Ibukota, nanti jadi nomenklatur DKJ," sambungnya. 

Tito berharap, pembahasan mengenai hal ini dapat diselesaikan sesegera mungkin, untuk memastikan status dari Provinsi Jakarta untuk di masa mendatang. (aha)