Jelang Masa Tenang dan Penghitungan Suara, Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Siaga dan Tingkatkan Koordinasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menjelang masa tenang hingga tahapan penghitungan suara Pilkada 2024, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di seluruh Indonesia diingatkan untuk memperkuat koordinasi.

Tahapan ini dianggap krusial karena rawan terjadi pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering muncul adalah politik uang, yang dilakukan oleh oknum tertentu demi memengaruhi pilihan masyarakat. 

"Terutama pelanggaran politik uang. Biasanya ada oknum-oknum yang berupaya meyakinkan pemilih dengan segala cara. Salah satunya dengan iming-iming memberi uang kepada masyarakat," kata Anggota Bawaslu Puadi saat menutup Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu se-Jawa Timur, dikutip Senin (18/11/2024).

Puadi yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, menekankan bahwa meskipun Jawa Timur hanya dikategorikan sebagai wilayah rawan sedang, pengawasan tidak boleh melemah. Ia meminta seluruh jajaran pengawas tetap siaga hingga seluruh tahapan pemilu usai. 

"Pengawas harus tetap melakukan antisipasi adanya potensi pelanggaran. Tidak boleh terlena dengan angka dan data-data yang ada di IKP. Pengawasan tidak boleh kendur," tegasnya.

Lebih lanjut, Puadi menyoroti pentingnya peran kejaksaan dan kepolisian dalam Sentra Gakkumdu untuk menutupi kelemahan Bawaslu, yang tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan seperti penggeledahan atau pemaksaan dalam konteks penegakan hukum pemilu. 

Baca Juga

Duduk Perkara Vicky Prasetyo Diduga Nipu Rp700 Juta, Ternyata untuk Modal Pilkada dan Ajak Suami Korban Jadi Cawabup Bandung Barat

"Saya harap Sentra Gakkumdu tetap solid menjaga integritas dan netralitas. Dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku," ujarnya.

Koordinasi yang kuat dan pengawasan melekat adalah kunci untuk menjaga proses pemilu berjalan jujur dan adil.

Semua pihak, khususnya Sentra Gakkumdu, diharapkan tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan tugasnya demi memastikan integritas demokrasi di Indonesia tetap terjaga. (rpi)