Enam Jubir Baru Kantor Komunikasi Kepresidenan Resmi Dilantik, Jadi Organisasi Paling Hilir Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan ada enam orang juru bicara (jubir) baru yang akan memberikan informasi kepada publik.

Keenam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan itu ada Philips Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komaruddin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Job desk keeenam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan akan membuat informasi pemerintahan mengalir kepada masyarakat dengan baik.

“Akan ada spesialisasi (dari enam juru bicara), ada yang punya spesialisasi di pemerintahan, urusan politik dan urusan hukum dan ada yang di bagian ekonomi,” kata Hasan usai melantik pejabat dan jajaran Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Dia memastikan, keenam orang juru bicara yang akan bertugas itu sesuai keahlian masing-masing.

Keenam juru bicara itu juga merupakan tenaga ahli utama yang memiliki spesifikasi atau keahlian tertentu.

“Selama ini banyak undangan permintaan wawancara media. Selama ini saya sendiri, tentu saya tidak mampu untuk bisa memenuhi semua keingintahuan teman-teman, apalagi undangan televisi diskusi. Dengan adanya juru bicara setidaknya jauh lebih banyak permintaan wawancara yang bisa kami penuhi. Sehingga pesan pemerintah tetap mengalir kepada masyarakat,” ungkapnya.

Adapun dalam sambutan pada saat pelantikan para pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menimbang seluruh informasi yang diutarakan kepada publik.

“Jangan sampai kecepatan mengorbankan akurasi,” terang dia.

Hasan Nasbi mengibaratkan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai organisasi paling hilir dalam pemerintahan, bak tempat penampungan air.

Meski air atau informasi yang ditampung bisa saja tidak jernih, namun seluruh jajaran diminta untuk memastikan informasi yang keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah informasi yang jernih, yang bisa memuaskan dahaga publik.

“Kalau air yang keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak jernih, masyarakat bisa salah paham, bisa kehilangan kepercayaan kepada masyarakat,” tuturnya.(ant/lkf)