Sinyal Jadi Ketum PPP Menguat, Mardiono: Prajurit Kalau Diberi Tugas, Jalan!

"Dulu waktu ketua di wilayah Banten juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah," ucapnya.

Terkait adanya desakan Muktamar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan Muktamar dipercepat, sebab pelaksanaan Muktamar di PPP itu ditentukan oleh para pemegang kedaulatan dalam hal ini wilayah dan cabang.

"DPP itu hanya menyelenggarakan. Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029," terang Mardiono didampingi Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB, Moh Akri.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PPP partai yang paling demokratis, tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak manapun, paling independen. Setiap pemilihan, pergantian baik wilayah maupun cabang, begitu juga di muktamar.

"Muktamar tidak semata mata memilih ketua umum tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan jadwal muktamar partainya akan digelar lebih awal agar memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan persiapan menghadapi Pemilu 2029.

"PPP menggelar muktamar lebih awal dari jadwal agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.