Suara Lantang Wayan Koster Ungkit Pernah Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20: Kalau Itu Terjadi, Risikonya...

Jakarta, tvOnenews.com - Calon Gubernur Bali Nomor Urut 02 Wayan Koster mengungkit kembali alasannya menolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20 di Bali, yang akhirnya batal terlaksana.

Wayan membahas hal tersebut dalam debat kedua Pilkada Bali dengan tema 'Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah', Minggu (10/11/2024) kemarin.

Pembahasan Wayan tersebut awalnya terjadi lantaran diungkit lawan debatnya. 

“Saya menolak Tim Israel bermain di Bali tetapi kejuaraan (Piala Dunia) U-20 tetap berlangsung. Mengapa? Karena ada konferensi Asia-Afrika dan peraturan Mendagri tidak boleh mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum resmi,” kata Wayan Koster.

Dalam sesi tanya jawab antarpasangan calon, Wayan Koster menjawab dengan nada tinggi.

Dia menegaskan bahwa hal yang dilakukan ini bagian dari mengikuti aturan Pemerintah Pusat.

Usai debat kedua berakhir, Gubernur Bali Periode 2018-2023 itu menambahkan bahwa rencana Piala Dunia U20 yang saat itu hendak berlangsung bersamaan dengan masa pemulihan pasca-COVID-19.

Banyaknya pro dan kontra pada masa itu membuatnya memilih menolak keikutsertaan Timnas Israel demi menjaga proses pemulihan pariwisata Bali.

“Kalau ini berjalan maka ada potensi gangguan keamanan di Provinsi Bali, kalau itu terjadi, maka risikonya momentum pemulihan pariwisata akan terputus dan itu tidak akan berlanjut, pemulihannya akan menjadi lebih lama lagi kondisi perekonomian kita akibat pariwisata yang terpuruk ini sangat buruk,” ujarnya.

Sementara itu, Calon Gubernur Bali Nomor Urut 01 Made Muliawan Arya mengatakan Koster hanya beralasan.

Sebelum mengungkit batalnya gelaran Piala Dunia U-20 itu, Muliawan lebih dulu membahas soal pilihan Wayan Koster apabila suatu saat pemerintah pusat membuat kebijakan yang ditentang pimpinan partainya.

“Itu kan bisa saja menyampaikan jurus-jurus ngeles, itu kan sepak bola adalah urusan politik luar negeri, gubernur tidak ada wewenang untuk itu, buat urusan politik luar negeri, urusan keamanan, pertahanan, agama, dan fiskal itu adalah kewenangan pusat,” kata dia.(ant/lgn)