Tegas! Legislatif PDIP sebut Program Sekolah Swasta Gratis Untuk Siswa Terdaftar DTKS

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis hanya menyasar masyarakat miskin yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta yang harus dijadikan catatan teman-teman semua bahwa, ini bukan untuk yang kalangan mampu, tetapi untuk anak-anak yang memang dia tidak mampu," jelas dia, saat dihubungi media, Kamis (7/11/2024).

Ima menceritakan apa pertimbangan DPRD Jakarta mendesak Pemprov Jakarta melalui Dinas Pendidikan untuk mengadakan program sekolah swasta gratis.

Banyak masyarakat strata ekonomi menengah ke bawah mengeluh kesulitan membayar biaya anak sekolah. Anak-anaknya terpaksa masuk ke sekolah swasta karena di zonasi gagal masuk negeri dan usianya kurang.

"Di swasta pun tidak dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar). Akhirnya yang terjadi adalah mereka pun putus sekolah, nunggak, ijazahnya tertahan," ungkap Ima.

"Nah, ini yang seperti ini yang harus kita ubah, dan banyak juga penerima KJP yang tidak tepat sasaran, antara lain justru mereka pakai KJP bukan untuk sekolah, untuk hal yang lain sebagainya," sambung dia.

Ima juga memastikan bahwa peserta yang dapat menerima manfaat program sekolah gratis adalah keluarga yang terdaftar di dalam DTKS.

"Yang penting orang tersebut adalah tidak diterima di negeri dan terdaftar DTKS. Bahkan kalau tidak terdaftar DTKS pun yang penting ada surat dari kelurahan setempat. Karena DTKS kan kadang offline, kadang harus nunggu enam bulan lama yang kita usulkan biar diterima lewat kelurahan," tandas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta Suswono mengatakan lewat penandatanganan MoU maka program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.

“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin. (agr/aag)