Ada Kabar Buruk di Indonesia, 3 Ancaman Bahaya Ini Harus Diwaspadai Presiden Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis 98 dan Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institut (Ind-Bri), Bernard Haloho, mengatakan saat ini Presiden Prabowo diwarisi keadaan dalam negeri yang berat, seperti jatuhnya daya beli kelas menengah, persoalan politik, hukum dan tren naiknya jumlah pengangguran akibat gagalnya daya saing sektor industri dan tutupnya perusahaan.

Ditambah situasi dunia yang semakin kompleks dan komplikated untuk dicarikan solusinya. 

"Dengan terpilihnya Prabowo menjadi presiden tidak ada lagi yang meragukan keahlian strategi dan daya tahan politiknya. Kepedulian dan pengetahuan terkait isu global menjadi harapan publik terhadap dirinya. Namun, Prabowo harus sadar ada bahaya besar yang sedang mengintai, mengakumulasi dan bisa segera meledak bila terlambat melakukan tindakan politik," ujar Bernand dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024). 

Kemudian, ada enam persoalan besar dan bahaya, yakni utang global, konflik internal, konflik eksternal, pengungsi, perubahan iklim dan teknologi.

Situasinya terus mengalami metastasis dan bifurkasi. Batas negara menjadi pudar di tengah berjamurnya partai sayap kanan menang di banyak negara Eropa. Telah menjadi ancaman serius dan nyata bagi pemimpin dunia.

Baca Juga

Situasi Global Tak Menentu, Kapolri Sampaikan Pesan Penting untuk Masyarakat: Yakinlah Pemerintah Melakukan yang Terbaik

"Ancaman dunia ini menjadi bahaya besar bagi suatu negara yang sistem hukum, ekonomi dan politiknya penuh skandal dan racun disertai kohesivitas masyarakatnya keropos," jelasnya.

Selain itu, di dunia ada tiga ancaman bahaya yang dominan yang harus segera dipetakan dan diatasi dan dimaknai oleh Presiden Prabowo, yakni utang negara, konflik internal dan konflik eksternal (regional/global).

Berdasarkan para ahli keuangan dunia tentang utang yakni Utang harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan cepat menciptakan pendapatan signifikan dari besarnya utang.

Dengan disertai penegakkan hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan maka kebocoran penggunaan utang dapat dicegah.

"Moral hazard dari pejabat berwenang dalam penggunaan utang juga dapat dihindari," tegas dia.

Dengan begitu, Presiden Prabowo harus menunjukkan kepemimpinannya dalam mengatasi utang.

Dengan mengundang Ray Dalio sebagai pembicara di Kabinet Merah Putih, Prabowo sepertinya memberikan sinyal kuat memiliki strategi berbeda dengan Jokowi terkait utang.