Menguak Tabir Skandal Judi Online Libatkan Pegawai Komdigi, Mulai Dijadikan Tersangka Hingga...

Jakarta, tvOnenews.com - Menguak tabir skandal judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mulai dari pengungkapan dan penetapan tersangka, hingga komentar menteri.

Seperti diketahui, kasus ini terungkap pada  Kamis (31/10/2024). Kemudian, pada Jumat (1/11/2024) beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perjudian online. 

Total ada 11 tersangka yang berhasil ditangkap, meski tidak semuanya merupakan pegawai Komdigi. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indriadi, mengungkapkan bahwa beberapa tersangka yang tertangkap berstatus staf ahli di Komdigi.

Namun, pihak kepolisian juga mengonfirmasi masih ada tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terus diburu.

Baca Juga

Profil Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM yang Diteror Usai Kritik Ekstrem Pemerintah Prabowo-Gibran

Sebelumnya, pada Kamis (31/10), kepolisian berhasil menangkap satu pegawai Komdigi terkait kasus judi online ini. 

Penggeledahan juga dilakukan di 'kantor satelit' tersangka di Bekasi, yang digunakan untuk menjalankan operasi perjudian online. 

Salah satu tersangka mengaku bertugas menjaga situs-situs judi online agar terhindar dari pemblokiran. 

Dari sekitar 5.000 situs yang harus diblokir, tersangka sengaja membiarkan 1.000 situs tetap beroperasi.

Menurut laporan detikNews, polisi mempertanyakan hasil kloning situs judi tersebut, dan tersangka mengakui bahwa 4.000 situs sudah diblokir, sementara 1.000 situs sengaja 'dibina' untuk tetap aktif.

- Langkah Tegas Menkomdigi Meutya Hafid: Lapor ke Prabowo dan Keluarkan Instruksi Menteri

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid langsung merespons skandal ini dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberantasan Judi Online. 

Meutya memerintahkan seluruh pegawai Komdigi untuk mematuhi Pakta Integritas yang menolak segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun luar kedinasan. Pakta ini sudah diteken sejak Juli 2024.

Meutya juga melaporkan langsung kasus ini kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Menurut Meutya, Prabowo mendukung langkah tegas yang diambil, termasuk Instruksi Menteri untuk mengusut tuntas kasus ini dan membantu mengidentifikasi pegawai lain yang terlibat.

Selama 10 hari sejak Prabowo dilantik, sudah ada 187 situs judi online yang berhasil di-takedown oleh Kementerian. 

Namun, Meutya menegaskan bahwa ini bukanlah sebuah prestasi besar, melainkan langkah awal untuk membersihkan kementeriannya.