Menaker Yassierli Tekan Pentingnya Integritas ASN di Kemnaker, WTP BPK 2024 Jadi Target Utama

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemnaker, termasuk dirinya, agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan manajemen integritas.

Menurutnya, tanggung jawab ini adalah bagian dari tugas semua pegawai negeri dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel.

Saat Kemnaker menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa akuntabilitas berjalan sesuai aturan.

Hal tersebut sebagaimana ditekankan oleh Menaker Yassierli setelah penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat tinggi serta pengelola keuangan di Kemnaker yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kita ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2024," kata Menaker dikutip Jumat (1/11/2024).

Yassierli mengingatkan agar laporan keuangan 2024 tetap mempertahankan opini WTP dengan memastikan semua laporan anggaran sesuai dengan laporan operasional.

Baca Juga

Bongkar Fakta Dobel Klaim Lahan, Menteri ATR/BPN Sebut Banyak Aset Pemerintah Masih Berantakan

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Inspektur Jenderal Roni Dwi Susanto yang mengatakan, "Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah."

Didampingi oleh Wakil Menaker Immanuel Ebenezer, Yassierli menegaskan pentingnya ketaatan pada peraturan dalam pengelolaan keuangan di Kemnaker.

"Artinya tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya, sambil menekankan bahwa instruksi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran kabinet menjaga integritas.

"Bahkan, kami para anggota kabinet sudah duluan melakukan pakta integritas di hadapan Bapak Presiden," ungkapnya.

Yassierli juga memberikan tugas khusus kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk memantau penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), termasuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui re-evaluasi dan penilaian ulang aset di setiap satuan kerja.

Menaker pun mengingatkan seluruh pegawai Kemnaker agar berhati-hati menanggapi aduan masyarakat, khususnya saat berinteraksi di media sosial. "Interaksi yang mudah secara digital dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seluruh Kabinet mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan dasar tersebut, Yassierli dan Immanuel Ebenezer mengajak semua pejabat di Kemnaker untuk terus menjaga kehati-hatian dan komitmen tinggi dalam mempertahankan WTP.

"Mulai hari ini, agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, jangan sampai gara-gara satu orang, kita dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," kata Yassierli mengingatkan.

Kemnaker berkomitmen mempertahankan standar akuntabilitas dan integritas tinggi untuk menjaga opini WTP, yang menjadi cerminan tata kelola keuangan yang baik.

Harapannya, kerja sama seluruh pejabat dan pegawai Kemnaker dapat terus mendukung pencapaian ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. (rpi)