Reformasi Subsidi Energi: Pertamina Bersiap Ubah Skema Menjadi BLT

Jakarta, tvOnenews.com - PT Pertamina Patra Niaga, bagian dari Subholding Commercial and Trading Pertamina, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan penugasan dari pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam menyukseskan kebijakan BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. 

Rencana perubahan skema subsidi yang beralih ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi fokus utama.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima arahan konkret dari pemerintah mengenai perubahan skema subsidi BBM dari sistem berbasis komoditas menjadi subsidi langsung yang lebih tepat sasaran.

"Kami siap menjalankan tugas yang diberikan, meskipun belum ada petunjuk resmi dari pemerintah," jelasnya saat ditemui di Ternate, Rabu (30/10/2024).

Seperti yang telah diketahui, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah berencana mereformasi skema subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. 

Baca Juga

Menkeu Pastikan BBM Subsidi Tak Naik Meski Harga Minyak Dunia Melambung, APBN Jadi Tameng

Perubahan ini bertujuan agar penyaluran subsidi dapat lebih tepat sasaran, langsung kepada individu yang berhak menerima.

Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Presiden Urusan Energi, menyoroti pentingnya dua skema subsidi yang dapat diterapkan untuk memastikan anggaran subsidi lebih efektif.

Ia mengakui bahwa saat ini subsidi energi, termasuk BBM dan LPG, masih belum tepat sasaran. Purnomo memaparkan dua opsi skema subsidi yang bisa diterapkan di Indonesia.

"Opsi pertama, kita bisa beralih dari subsidi berbasis produk ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan cara ini, harga BBM yang disubsidi bisa meningkat secara bertahap menuju harga pasar," paparnya.

Opsi kedua adalah melanjutkan subsidi dengan sistem kuota, di mana subsidi tetap diberikan pada produk tertentu, tetapi data penerima subsidi perlu diperbarui untuk memastikan hanya yang berhak yang menerima manfaat.

"Jadi, meskipun kita tetap menggunakan sistem subsidi saat ini, penerapannya harus lebih terarah melalui sistem kuota," imbuhnya.

Purnomo menegaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan skema subsidi yang paling sesuai, terutama untuk BBM dan jenis komoditas lainnya. 

"Ini penting untuk memastikan semua komoditas yang disubsidi, seperti Pertalite, Solar, B35, LPG, dan listrik golongan R1 dan R2, bisa tepat sasaran," tutupnya. (aag)