Kabinet Merah Putih Bukti Pemerintahan Era Prabowo Fokus Bekerja dengan Perampingan Kementerian

Jakarta, tvOnenews.com - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024).

Usai resmi dilantik, Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih dalam jajaran kerja pemerintahannya.

Diketahui, terdapqt 48 menteri dan 5 pejabat setingkat yang dilantik oleh Prabowo usai mengembang tugas sebagai Presiden RI.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih," kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet periode 2024 - 2029, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan kabinet gemuk pada pemerintahan era Prabowo.

Ketua LISAN, Hendarsam Marantoko turut merespons pertanyaan sejumlah pihak terkait kabinet gemuk era Prabowo.

Baca Juga

Kepuasan Publik pada Prabowo 79,9 Persen, Salah Satunya Dinilai karena Kejagung

Menurutnya pembentukan kabinet gemuk adalah strategi Prabowo untuk perampingan tugas kementerian.

“Soal kabinet gemuk perlu diluruskan. Jika yang dimaksud kabinet gemuk itu sebagai penambahan volume baru yang tidak penting, ya jelas itu tidak diperlukan," kata Hendarsam.

“Sementara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ialah merampingkan postur tugas kementerian agar para menteri lebih fokus pada satu pekerjaan yang relevan. Itu dua terminologi yang berbeda," sambungnya.

Menurut Hendarsam banyaknya jumlah kabinet Prabowo-Gibran sebagai imbas dari perampingan tugas kementerian. 

Sebab, didapati pada sebelumnya satu instansi kementerian banyak membawahi dirjen terbaru tugas dan fungsi dipisah pada era pemerintahan Prabowo dengan pembentukan kementerian baru.

Semisal, Kementrian Hukum dan HAM yang kini dipidah menjadi dua lembaga yakni Kementeruan Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia.

“Di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada dirjen Peraturan perundang-undangan, dirjen administrasi hukum umum, dirjen pemasyarakatan, dirjen imigrasi, dirjen kekayaan intelektual, ditambah lagi dengan dirjen Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

Akibat banyaknya beban tugas di dalam satu kementrian itu membuat menteri tidak fokus pada satu pekerjaan. 

“Orang awam akan menilai bahwa Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk, faktanya perubahan postur terjadi karena perampingan tugas kementerian” pungkasnya. (raa)