"Sudah seharusnya PNS sebagai abdi negara dituntut untuk itu, bekerja melayani masyarakat. Tidak boleh santai-santai, tapi bagaimana berpikir inovatif, bekerja secara disiplin, untuk mencapai target-target yang telah ditentukan," ucapnya.
Kuat juga menampik, tentang model kepemimpinan Arif yang dinilai otoriter karena kerap memutasi PNS.
Justru mutasi atau pergantian penempatan PNS bisa membuatnya berkembang lebih baik dengan pengalaman dan ilmu yang dimiliki.
"Pada dasarnya PNS memang harus siap dipindah dimana saja. Dengan dipindah tugas, berarti ilmu dan pengalaman kita bisa semakin berkembang. Jadi nggak ada itu otoriter. Faktanya kita happy-happy saja," tegasnya.
Kuat yang pernah menjabat Sekcam ini menyebut selama menjabat Bupati, Arif tidak anti kritik.
Hal itu dibuktikan dengan adanya layanan Lapor Cepat Bupati yang berisi banyak masukan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan di media sosial, bupati juga banyak mendapat fitnah dan cacian.
"Sekarang serba terbuka, orang mau menyampaikan kritik banyak salurannya. Ada lapor cepat bupati. Di medsos juga bisa. Kalau dikatakan Bupati anti kritik saya kira. Justru beliau banyak sekali mendapat fitnah. Misalnya disebut pecatan polisi, padahal bukan. Katanya KKS program palsu, padahal sudah berjalan. Katanya pembangunan hanya di kota. Padahal faktanya pembangunan di kota hanya 10 persen. 90 persennya ada di desa atau wilayah," terangnya.
Load more