Bamsoet Ultimatum Ketum Parpol Patuhi Pesan Prabowo Subianto, Begini Isinya

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengingatkan para ketua umum partai politik (ketum parpol) mematuhi pesan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengungkapkan pesan Prabowo Subianto ialah kader parpol yang menjabat sebagai menteri di kabinet selanjutnya tidak mencari uang dari APBN lewat proyek-proyek.

Bamsoet menegaskan hal itu mesti dilakukan agar mencegah kebocoran APBN tiap tahun yang terus meningkat.

Menurutnya, partai politik merupakan tulang punggung demokrasi yang menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.

"Dalam menempatkan kader partainya yang akan duduk di kabinet, ketua partai politik harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri," kata Bamsoet Sabtu (12/10/2024).

Dia menjelaskan dalam menentukan arah kebijakan negara, partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena dalam UUD NRI 1945 partai politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

"Sebagai hulu demokrasi, berbagai pembenahan partai politik perlu dilakukan. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Dia mengatakan partai politik harus mampu mendorong lahirnya politisi berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Selain itu, partai politik juga harus memilik standar etik internal guna mengurangi risiko korupsi politik.

Oleh karena itu, menurutnya, sistem demokrasi internal partai politik harus berjalan baik dan terbuka agar partai politik lebih mudah memilih serta mengirim kader terbaik untuk duduk di dalam pemerintahan.

"Partai politik jangan hanya menjadi milik segelintir orang, sehingga dalam mengajukan kader yang duduk di eksekutif hanya berdasarkan 'kedekatan', tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas kader yang diajukan," katanya.

Sebelumnya, calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).