Ingin Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, AMPHURI Kirim Proposal Konsep ke Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyatakan serius mengusulkan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M. Nur, mengatakan pihaknya bahkan sudah mengirimkan proposal kepada Prabowo soal usulan konsep Kementerian Haji dan Umrah.

Dia meyakini kementerian tersebut bisa terbentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran

"AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Bapak Prabowo Subianto ini, betul-betul bisa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah," kata Firman usai acara Seminar Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Menurut Firman, dibentuknya kementerian tersebut bisa membuat pemerintah Indonesia fokus berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait haji dan umrah.

Selain itu, dia menilai adanya Kementerian Haji dan Umrah juga membuat posisi Indonesia menjadi setara dengan Arab. Arab sendiri sudah memiliki kementerian khusus haji dan umrah sejak 1956.

Baca Juga

Partai Ummat Dorong Penguatan Iklim Demokrasi, Minta Kepastian Pengesahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negoisasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman.

"Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi," sambungnya.

Firman menambahkan adanya kementerian itu dapat membuat Indonesia memastikan sejumlah aspek kenyamanan, keselamatan, dan perlindungan, jemaah selama ibadah haji.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun berpendapat dibentuknya kementerian itu bisa membuat berbagai masalah penyelenggaraan haji dan umrah langsung diselesaikan.

Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal jika sudah ada kementerian khusus haji dan umrah.

"Anggaran di BPKH itu sudah kurang lebih Rp156 Triliun, ini juga sudah ada badan khusus yang menangani. Tentu kalau ini bisa dioptimalisasikan melalui Kementerian Haji dan Umrah, ini bisa lebih keren lagi,” katanya dalam diskusi. (saa/iwh)