Drajad Wibowo: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Meningkat di 2025!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan penyesuaian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2025. Hingga saat ini, anggaran untuk program ini telah disepakati sebesar Rp71 triliun. 

Namun, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program MBG diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp800 miliar setiap hari. 

Ini berarti, total kebutuhan anggaran bisa jadi melebihi angka Rp71 triliun tersebut.

“Kita tetap berpegang pada anggaran Rp71 triliun. Namun, Pak Prabowo memiliki kebebasan untuk melakukan perubahan anggaran negara. Setelah mendapatkan data yang lebih rinci pada tahun 2025, kita akan menyesuaikan anggaran sesuai situasi yang ada,” ujar Drajad usai acara Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, penyesuaian anggaran MBG akan sangat bergantung pada perkembangan pendapatan negara. 

Jika pendapatan meningkat, ada kemungkinan alokasi untuk MBG juga akan bertambah.

Baca Juga

Tanam Jagung di Ogan Ilir, Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Dukung Swasembda Pangan dan Program MBG

Sehari sebelumnya, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa ketika Program MBG sudah berjalan sepenuhnya, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai Rp1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM), di mana 75 persen, atau sekitar Rp800 miliar, akan digunakan untuk belanja bahan makanan dari produk pertanian. Ini diharapkan dapat meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat.

Untuk mendukung implementasi program, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi meningkatkan perekonomian lokal.

Program ini direncanakan mulai berjalan pada Januari 2025. Namun, sebelum peluncuran resmi, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan menggelar uji coba program MBG di daerah yang lebih luas. 

Penentuan peserta uji coba akan melibatkan pihak sekolah, sambil Badan Gizi Nasional melakukan pendataan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah untuk mendapatkan data yang akurat. (aag)