Protes Hakim Meluas, Pemerintah Siapkan Skenario Tunjangan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan pemerintah tengah memproses penyesuaian tunjangan bagi para hakim. 

Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani surat permohonan untuk kenaikan tunjangan tersebut.

"Saya baru saja mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi, dan pengajuan terkait tunjangan hakim sudah saya tandatangani," ungkap Anas dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas menjelaskan beberapa skenario kenaikan tunjangan sedang disiapkan, namun masih enggan membeberkan detailnya. Usulan tersebut, lanjutnya, masih harus dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan serta akan diharmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara.

"Kami berharap formula kenaikan tunjangan ini segera rampung, sehingga dapat berlaku untuk seluruh hakim di Indonesia," tambahnya optimistis.

Aksi serentak para hakim yang mengambil cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 di berbagai daerah menjadi latar belakang mendesaknya isu ini. 

Baca Juga

Sepanjang 2025, MA Sanksi 220 Hakim dan Aparatur Peradilan, 50 Disanksi Berat

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap gaji dan tunjangan yang disebut tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2012.

Fauzan Arrasyid, Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, menegaskan bahwa aksi ini merupakan protes damai untuk menunjukkan pentingnya kesejahteraan hakim. 

Ia menyebut ketidakmampuan pemerintah untuk menaikkan tunjangan sebagai langkah mundur yang dapat mengancam integritas peradilan, mengingat tanpa kesejahteraan yang layak, hakim bisa lebih rentan terhadap praktik korupsi. (aag)