Selain itu, grand design Reformasi Birokrasi 2025—2045 dan peta jalan tahap pertama harus selaras dengan visi pemerintahan selanjutnya.
Ketiga, Wapres menggarisbawahi evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya terkait dengan isu-isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi perhatian utama.
Melalui evaluasi, Pemerintah dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan.
Hasil evaluasi itu juga bisa dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya.
Keempat, Wapres menekankan akan pentingnya mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Peresmian mal pelayanan publik (MPP) digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan membuat birokrasi lebih responsif serta efisien.
Menurut Wapres, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
"Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik," pesan Wapres.(ant/lgn)
Load more