Janji Rp500 Juta per Desa, Paslon Iqbal-Dinda Dinilai Tak Realistis

"Pak Iqbal ini kader Gerindra. Ruang penyamaan persepsi pembangunan akan kami jelaskan dengan pemerintah pusat, sehingga ide dalam bentuk hibah dan program itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan jika Iqbal-Dinda terpilih," terang Adhar Hakim.

Selain itu menurutnya dalam konteks regulasi di Kemendagri, pemberian dana hibah ini justru memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membuat konsep seperti itu, sehingga tidak ada persoalan.

"Kita buat desain desk kemantapan provinsi dan kabupaten kota. Kami masuk dalam ruang pembiayaan lain dan itu bisa dan kami mendesain-nya dalam ruang yang hati-hati. Dan ini juga tidak akan tumpang tindih dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD)," bebernya.

Meski begitu mantan Ketua Ombudsman NTB dua periode ini, menyatakan alokasi anggaran hibah ini tidak diberikan sekaligus dalam satu tahun, melainkan disalurkan secara bertahap.

"Jadi hibah anggaran ini tidak sekaligus, tapi bertahap," tutupnya.(ant/ree)