Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Diharapkan Jadi Solusi Permasalahan Oversuply Peternak Ayam

Jakarta, tvOnenews.com - Peternak ayam mandiri didorong untuk menjadi mitra ataupun membentuk asosiasi guna mewujudkan stabilitas harga dan rantai pasok unggas yang adil dan berkelanjutan. 

Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), Trioso Punawarman mengatakan langkah itu guna menangkal kelebihan stok atau surplus yang menyebabkan harga pembelian ayam ras hidup di peternak menurun dan merugi.

Ia menekankan supply yang berlebih adalah suatu angerah mengingat keberhasilan kementerian teknis yang memproduksi pangan asal hewan.

"Persoalannya tidak semua pelaku usaha itu termasuk asosiasi berusaha untuk mempromosikan atau membuat demand. Karena promosi itu penting. Sehingga di tingkat masyarakat dan organisasi termasuk juga apabila Presiden ada suatu aktivitas makan banyak ayam dan telur akan meningkatkan demand," kata Trioso dalam kegiatan FGD bertemakan 'Kolaborasi Antar Kelembagaan Untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Rantai Pasok Unggas yang Adil dan Berkelanjutan', Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Trioso menilai program Presiden terpilih RI, Prabwo Subianto berupa makan bergizi gratis pada Januari 2025 dapat membawa angin segar para peternak ayam mandiri. 

Kendati, kata Trioso hal tersebut tidak terlalu signifikan untuk menyerap ayam hidup dari peternak mandiri mengingat program tersebut dilakukan secara bertahap.

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

"Cuma persoalannya tidak segitu cepat dilakukan karena efektifitas program ini baru Januari 2025 dan itu baru terserap 20 juta warga, tahun 2026, 65 juta dan pada 2027 82,9 juta sehingga tidak cepat meningkatkan demand mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikan (demand). Maka dari itu perlu program yang cepat dan terstruktur serta promosi baik dari pemerintah pusat dan daerah," katanya.

Trioso menyarankan peternak mandiri untuk membentuk asosiasi bergabung dengan rumah potong hewan unggas dan pabrik pangan. 

Menurutnya peternak saat ini tidak bisa berdikari untuk bersaing dengan pengusaha integrator. 

"Sudah ada (Perpres) tetapi peternak kita belum memahami mengikuti anjuran program dari pemerintah. Padahal dengan kemitraan itu banyak keuntungannya yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil. Artinya supply terpelihara, harga terjangkau dan serapan dari ayam livebird langsung dipotong dan masyarkat ada kepastian," tandas Trioso.

Sementara Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Maino Dwi Hartono mengakui permasalahan kelebihan stok ayam hidup telah berlarur bertahun-tahun.

Sebagai upaya mengatasi oversupply dari produksi ayam pemerintah memberikan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dalam rangka penanganan stunting. 

Menurutnya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah diberikan kepada 1,446 juta jiwa KRS (Keluarga Beresiko Stunting) di 7 provinsi pada tahun 2024.

"Dengan pemberian daging ayam 1 kilogram dan telur 10 butir. Harapannya kami bisa berlanjut tahun depan dan bertambah sebaran wilayah saat ini baru tujuh provinsi, masih ada provinsi-provinsi lain yang belum tersalurkan mudah-mudahan terus berlanjut," ucap Maino.

Maino menjelaskan program makan bergizi gratis belum tentu dapat menjadi solusi dari permasalahan oversupply yang dihadapi saat ini. 

"Kami tidak tahu bagaimana skema dan polanya, harapan kami tentu mendorong agar penyerapan produk-produk pangan termasuk peternakan dalam program makan bergizi gratis bisa diambil dari peternak kecil UMKM. Sehingga mereka punya saluran pemasaran dan harganya yang menguntungkan bagi peternak," pungkasnya.

Adapun, Ketua FBI, Enday Hidayat berujar diskusi ini bertujuan untuk menciptakan situasi persaingan usaha yang sehat antara peternak mandiri dengan pengusaha integrator. 

Ia berharap pemangku kebijakan yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bapanas dan seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab bagaimana untuk menyukseskan perekonomian ke depan. 

"Semoga dengan forum ini menghasilkan produk kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sehingga terciptanya keadilan dan keberlanjutan," kata Enday.

"Sehingga output dari diskusi ini bisa kita sodorkan ke tiga kementerian dan Lembaga, lalu kita juga minta ke Satgas Pangan untuk mengawasi itu," sambungnya. (raa)