Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Beri Perhatian Khusus Tata Kelola Penempatan PMI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan era Prabowo-Gibran diminta untuk memberikan perhatian lebih dalam tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar dalam kegiatan diskusi bertajuk 'Menatap Masa Depan Buruh Migran Era Prabowo-Gibran'.

"Pemerintah yang akan datang harus lebih aware pada nasib buruh migran, kita tahu hingga hari ini PMI menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua, itu kontribusi real dari buruh migran yang berkarir di luar negeri," kata Semar dalam diskusi tersebut, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Tak hanya itu, Semar turut mendorong peran maksimal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada pemerintahan era Prabowo-Gibran.

"Harapan kita BP2MI bisa menjadi leading sector dalam melakukan pelindungan sehingga kasus pekerja migran yang terjadi bisa ditekan dan di era Prabowo Gibran ini besar harapan kita akan jauh lebih baik lagi," katanya.

Di sisi lain, Ketua Persatuan Buruh Migran, Bobi Anwar mengatakan pemerintah kedepan diharapkan mampu menuntaskan dan menjalankan regulasi terkait PMI yang sudah ada. 

"Seharusnya sudah pada masa transisi regulasi, tapi problemnya beberapa regulasi saat ini yakni turunan dari undang-undang No 18 tahun 2017 tentang pelindungan PMI belum kelar, kewenanganya belum terlaksana dengan baik," jelas Bobi. 

Namun demikian, aktvis buruh migran yang juga pernah menjabat sebagai sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) tersebut optimistis pelindungan PMI bisa maksimal pada era Prabowo-Gibran. 

"Peluangnya adalah Kabinet pak Prabowo tidak dibatasi jumlahnya sehingga memungkinkan untuk membentuk kementerian tersendiri, kementerian ketengakerjaan luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan dan pelindungan PMI," ujarnya. 

Sementara itu, pelaku usaha penempatan PMI, Tohana berharap ke depan anggaran Kementerian Luar Negeri ditingkatkan agar advokasi pekerja di luar negeri bisa dijalankan dengan lebih maksimal. 

"Perkuat anggaran Kemenlu untuk melakukan advokasi PMI yang bermasalah, banyak kasus kasus yang terjadi pelanggaranya ada di luar juga," ujar Tohana. (raa)