DJP Klarifikasi Terkait IPL Rumah Susun dan Apartemen Kena Pajak 11 Persen: Ini Bukan Aturan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak DJP Kementerian Keuangan, Muchamad Arifin mengklarifikasi terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun dan apartemen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Secara tegas Arifin mengatakan bahwa beban IPL kena PPN 11 persen bukan lah kebijakan baru pemerintah, melainkan aturan yang sudah lama diterapkan.

“Jadi aturannya sudah jelas, bukan baru-baru ini. Di situ (PP Nomor 49 Tahun 2022) sudah ada mana-mana yang dikecualikan (terutang PPN). Jasa IPL yang dipungut pengelola apartemen tidak termasuk yang dikecualikan,” jelas dia di Serang, Banten, Kamis (26/9/2024).

Aturan IPL kena PPN 11 persen tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean.

Arifin juga menyatakan bahwa beban PPN 11 persen IPL rumah susun dan apartemen tidak memiliki kaitan dengan pembayaran listrik dan air, akan tetapi merupan biaya jasa pengurusannya.

“Jadi gini, bukan biaya listrik dan airnya yang terutang PPN, tetapi jasa atas pengurusan itu,” ungkap dia.

Baca Juga

Heboh Ide Pajaki Kapal Lewat Selat Malaka, Menkeu Purbaya: Jadi Itu Konteksnya Tidak Serius

Dia pun memberikan contoh, ketika penghuni apartemen membayar tagihan listrik sebesar Rp50.000, biasanya akan terkena charge oleh asosiasi menjadi Rp70.000. 

“Kemudoan saat bayar malah jadi Rp80.000, nah di situ kan ada selisih. Pengelola menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN 11 persen,” kata dia.

“Kalau listrik kan enggak terutang, tetapi atas jasa pengelolaannya IPL (terutang PPN). Sama lah kalau saya jual buku atau baju, kalau PPN-nya yang nanggung siapa? Pasti pembeli atau konsumen,” sambungnya.

Akan tetapi, Arifin menyebutkan tidak semua apartemen atau rumah susun yang menerapkan PPN 11 persen untuk pengelolaan IPL, karena aturan ini belum tersosialisasi secara penuh.

“Intinya, aturan pajak berlaku umum. (Pengelola apartemen) ada yang tahu, dan belum tahu. Makanya, hari ini DJP akan mengundang asosiasi pengelola apartemen untuk sosialisasikan aturan ini,” tandasnya. (agr/raa)