Imigrasi Soetta Tunda Keberangkatan 2.238 WNI Terindikasi TPPO, Dinilai Pencitraan

"Kami pahami betul cara kerja Binwasnaker karena selama ini kami selalu ada  bersama Binwasnaker dalam beberapa kali Sidak di Bandara Soetta, Bandara Juanda dan Pelabuhan Ferry di Batam, kami juga minta Komisi IX DPR-RI segera panggil Dirjen Imigrasi agar masalah ini tidak berlarut-larut menjadi lahan jaringan Sindikat TPPO dan imigrasi dapat bersinergi dengan Binwasnaker dalam melakukan pencegahan dan penyelamatan anak bangsa dari para sindikat TPPO," pungkas Amri.

Sebelumnya, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Bismo Surono mengatakan, pihaknya terus memperkuat peran strategisnya mengawasi perlintasan internasional guna mencegah TPPO/TPPM. Berbagai inisiatif dilakukan demi keamanan dan kenyamanan perlintasan internasional di bandara terbesar Indonesia.

Dia juga menambahkan, jika isu perdagangan orang masih menjadi perhatian serius, terutama dalam kasus-kasus WNI yang terjebak menjadi korban perdagangan manusia saat bekerja di luar negeri.

"Imigrasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen secara ketat dan menunda keberangkatan pekerja migran non-prosedural bisa ditekan.Pada tahun 2023, sebanyak 6.622 WNI yang hendak bekerja secara ilegal ditunda keberangkatannya," katanya.

Dalam hal ini, Imigrasi Soetta tengah bekerja sama dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, Polri dan instansi terkait lainnya untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO dan TPPM.

Selain itu, sistem informasi keimigrasian digunakan untuk memantau pola pergerakan pelintas yang mencurigakan.

"Kami juga memperkuat koordinasi dengan kedutaan besar negara-negara. Hal itu terkait guna memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri," kata dia. (ebs)