Hadiri Rakernas Gaspasdap, Jasa Raharja Komitmen Tingkatkan Keselamatan Angkutan Penyeberangan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gaspasdap).

Rivan mengatakan kehadiran Gaspasdap berdampak signifikan terhadap pendapatan Jasa Raharja terkait kontribusi Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL).

"Kami juga menyampaikan terima kasih karena dari sisi keselamatan kapal laut adalah salah satu moda transportasi dengan tingkat kecelakaan terendah di Indonesia, yaitu 0,43 persen,” kata Rivan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Rivan menuturkan kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memberikan kontribusi serta sinergi pada bidang pelayanan.

Kontribusi antar kedua belah pihak itu berupa monitoring keselamatan dan keamanan pelayaran pada angkutan penyeberangan, memastikan kepatuhan penyetoran (IWKL), mendorong penyempurnaan tata kelola pelayanan dan keselamatan angkutan penyeberangan, serta sistem pendataan penumpang. 

Tak hanya itu, kolaborasi antar dua belah pihak turut meliputi peningkatan keselamatan dan keamanan berlayar melalui peningkatan dan pengembangan SDM, monitoring kegiatan di lapangan, dan evaluasi penyesuaian tarif penyeberangan setiap tahunnya. 

Baca Juga

Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2026, Jasa Raharja Lakukan Penguatan Keselamatan Transportasi

“Tentunya ini adalah suatu kerja sama yang sangat baik yang akan terus dijaga dan ditingkatkan. Sehingga apapun moda transportasi yang digunakan kita tetap menjaga angkutan yang berkeselamatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan angkutan penyeberangan turut sebagai bagian dari pilar sistem logistik nasional.

Karenanya, kata Khoiri, langkah pembenahan perlu segara dilakukan pada moda transportasi angkutan penyeberangan laut di tengah tantangan yang terus terjadi.

“Tentu pada akhirnya jika terus dibiarkan, berbagai tantangan itu akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang merugikan seluruh pemangku kepentingan di industri transportasi nasional. Itu artinya, kita akan merugikan seluruh rakyat Indonesia karena transportasi adalah urat nadi perekonomian,” ujar Khoiri. (raa)