Prabowo Diminta Pertahankan Jenderal Listyo sebagai Kapolri Ketimbang Diangkat Jadi Menteri

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Hal itu diungkap oleh pengamat sekaligus Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Kamis (12/9/2024).

Haidar menyebut ketimbang mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga, Prabowo lebih baik mempertahankan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. 

"Selain usia kerja yang masih panjang sampai 2027, kapasitas dan kapabilitas Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri lebih dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya," katanya.

Pasalnya, kata Haidar setelah pelantikan nanti, pemerintahan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada agenda besar pilkada serentak 2024. 

Menurutnya, dalam agenda pesta demokrasi ini, Polri memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan pilkada serentak berjalan aman dan damai. 

Sama halnya, saat pilpres dan pileg Februari lalu, peran Polri dinilai sudah optimal. 

Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibanding pemilu sebelumnya. 

Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada pilkada serentak November mendatang. 

"Pergantian pucuk pimpinan dikhawatirkan berdampak pada internal Polri dan sinergitas dengan lembaga lain sehingga memengaruhi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sementara pemerintahan yang baru membutuhkan stabilitas mengingat tantangan di tahun politik tidaklah mudah," jelas Haidar Alwi. 

Menurut Haidar Alwi, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari aspek menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sudah sangat baik. 

Kinerja apik Polri berkontribusi besar bagi terciptanya "zero terrorist attack" atau tidak adanya serangan teroris sepanjang tahun 2023 sampai Agustus 2024. 

"Selama tahun 2023 memasuki tahun politik setidaknya ada 142 tersangka teroris yang berhasil ditangkap oleh Polri sebelum mereka melancarkan aksinya. Ini menunjukkan bahwa Polri mampu bergerak lebih cepat daripada teroris itu sendiri sehingga bisa mencegah terjadinya teror dan korban jiwa di masyarakat," ungkapnya.

Sedangkan dari sisi penegakkan hukum, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan peningkatan sebesar 12,22 persen. 

Dari 181.168 kasus pada 2020 (sebelum menjabat Kapolri) menjadi 203.293 kasus pada 2023. 

"Karenanya menjadi logis bila kemudian survei Litbang Kompas yang terkenal independen menempatkan Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Haidar Alwi.