Optimis PKB Go Public, Cak Imin: Partai Tidak Hanya untuk Nahdlatul Ulama, Tapi Seluruh Rakyat Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, PKB akan terbuka kepada kelompok manapun selama lima tahun ke depan, bukan hanya kepada kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU) tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Cak Imin menyiratkan bahwa kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai tersebut. 

Ia mengaku tengah mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai politik yang lebih terbuka dan melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.

“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin untuk merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Wakil DPR RI ini mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB. Di sisi lain, dia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan.

“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.

“Tentu ini amanat besar yang saya sendiri sudah sebetulnya merasa cukup berat menanggung tanggung jawab sebesar ini,” sambung dia.

Menurut Cak Imin, beban berat tersebut adalah mengupayakan agar PKB tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu. 

Ia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.

“Lima tahun ke depan ini era PKB go public, tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. Lima tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. 

Muktamar tersebut memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB. 

Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang terjadi antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (agr/muu)