Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharapkan Prioritaskan Penanganan Masalah Polusi Udara

Jakarta, tvOnenews.com - Masa pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan memprioritaskan masalah polusi udara. 

Hal itu disampaikan oleh Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

"Bicara Udara bekerja sama dengan Systemiq untuk menjadi knowledge partner di Indonesia International Sustainability Forum. Harapannya, kami bisa mendorong pemerintah presiden terpilih untuk menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas," katanya. 

Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara yang juga merupakan salah satu knowledge partner Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan, untuk menjadi isu prioritas nasional dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diketahui, masalah polusi udara di Indonesia kembali menjadi sorotan utama pada sesi tematik yang membahas soal kualitas udara dalam ISF 2024 yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.

Lebih lanjut, Ratna mengatakan pihaknya juga mendorong pemerintahan berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menangani permasalahan ini.

Sebagai informasi, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa antara 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp18 triliun.

Hal itu menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.

"Kami juga mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penanganan polusi udara menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas karena berdampak terhadap kesehatan anak dan generasi mendatang," ujar Ratna.

Ratna mengungkapkan bahwa Bicara Udara akan mengajukan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintahan baru.

"Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah," ucapnya.

Ratna juga mengapresiasi ke seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ISF 2024, khususnya pada sesi tematik tentang kualitas udara.