DPR Mengaku Kecolongan Pemerintah Buka Vaksinasi Covid-19 Berbayar

Jakarta - Komersialisasi vaksin di tengah pandemi Covid-19 yang tidak kunjung bisa teratasi di tanah air, menuai pro dan kontra. Komisi IX DPR RI bahkan mengaku kecolongan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang membuka akses vaksin berbayar untuk individu.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak pernah didiskusikan dengan DPR. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong royong yang dibiayai oleh perusahaan, bukan individu.

"Dari awal yang kami tahu pemerintah Pak Jokowi kan vaksinasi di Indonesia ini adalah gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada yang berbayar itu adalah bantuan dari pemilik perusahaan untuk membantu pemerintah melalui vaksinasi gotong royong, tetapi pesertanya tetap tidak membayar, yang membayar perusahaan. Nah, ketika mendengar kemarin ada perubahan Permenkes terkait dengan vaksinasi gotong royong diperluas menjadi bersifat individual dan berbayar seperti ini, teman-teman di Komisi IX kaget, karena ini di luar pembicaraan dan kesepakatan antara Komisi IX dan Menkes," ungkap Emanuel dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Senin (12/7).

Kebijakan membuka akses vaksin berbayar bagi individu tertuang dalam perubahan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Nomor 19 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Peraturan ini merupakan perubahan Permenkes Nomor 10 tahun 2021.

Menurut Emanuel, pemerintah harus mempercepat program vaksinasi nasional dengan memperluas layanan vaksinasi gratis untuk rakyat. Ia pun menyangsikan niat pemerintah membuka akses vaksin berbayar untuk mempercepat tercapainya herd imunity atau kekebalan kelompok.

"Sampai saat ini tingkat partisipasi vaksinasi kita masih rendah. Lalu berbayar seperti ini kita perkirakan apakah benar bisa mempercepat? Kami justru tidak yakin dengan model semacam ini bisa mempercepat," tukasnya.

Vaksinasi berbayar ini dijalankan oleh PT Bio Farma dan PT Kimia Farma. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinopharm. Masyarakat yang ingin divaksin harus merogoh kocek Rp879.140 untuk menyelesaikan seluruh tahapan vaksinasi sebanyak dua dosis. Namun, Vaksinasi Gotong Royong untuk individu yang sedianya dibuka mulai hari ini, Senin (12/7) ditunda oleh Kimia Farma hingga batas waktu yang belum ditentukan. (mps/act)