Hadir di HLF MSP 2024, BNPT Siap Dukung Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hadir dalam gelaran High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 yang dilaksanakan di Bali pada 1 - 3 September 2024.

Dalam event yang fokus membahas kemitraan multi pihak untuk mengakselerasi Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan, BNPT sebagai leading sektor penanggulangan terorisme berkomitmen untuk terus menciptakan rasa aman dalam upaya percepatan SDG's 2030. 

"Tentu semua Kementerian/Lembaga memiliki peran sendiri dalam upaya bersama ini, kalau kita fokus bagaimana melakukan pencegahan teorisme, bagaimana kita menciptakan rasa aman untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan," tegas Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas Brigjen. Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K., dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024). 

Dirinya juga mengungkapkan kaitan keamanan dengan pembangunan.

Dimana, prestasi zero terrorist attack mencerminkan keamanan masyarakat yang berpengaruh dalam percepatan pembangunan.

Baca Juga

Mengenang Eks Menhan Juwono Sudarsono, Mahfud MD: Beliau Ilmuwan Besar yang Menguasai Geopolitik Global

"Kita lihat sejak 2023 hingga hari ini kita telah membuktikan zero terrorist attack, tidak ada serangan. Masyarakat aman, damai, akan berpengaruh pada penguatan kelembagaan dan menjadi dasar percepatan pembangunan," terangnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., juga menghadiri forum yang sama dalam sesi Welcoming Dinner High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships di Hotel InterContinental Bali pada 2 September 2024 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). 

Sebagai informasi, forum ini fokus pada 3 isu yakni Multi-stakeholder Partnerships for Strengthening South - South Triangular Cooperation, Enhancing Welfare and Sustainability Through Sustainable Economy, Advancing Development Through Innovative Financing.

Kegiatan ini dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan mulai dari Kepala Negara/Pemerintahan, Organisasi Internasional, Bank Pembangunan Multilateral, Organisasi Masyarakat Sipil, hingga Organisasi Filantropi.(lkf)