Bocoran Kementerian Baru di Pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo: APBN Tahun Depan Kita Tetapkan Rp53 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam membentuk kementerian baru pada pemerintahan 2024-2029.

Dia menjelaskan Prabowo Subianto telah menyetujui adanya Kementerian Perumahan pada kabinet mendatang.

"Kami sudah rapat, saya pimpin karena kita ingin dan sudah masukin angka kepada APBN kita, tahun depan angka waktu itu Rp53 triliun untuk mulai," kata Hashim dalam dialog bertajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

"Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap, Kementerian PU urus hal ikhwal infrastruktut PU, perumahan khusus kita kembangkan pembangunan," tambah Hashim.

Selain itu, Hashim mengungkapkan Prabowo Subianto turut menyetujui program sementara, yakni membangun setiap tahun dua juta unit rumah di pedesaan.

Namun, adik kandung Prabowo Subianto itu menegaskan proyek pembangunan tersebut tidak bisa diganggu pihak kontraktor, tetapi UMKM, Koperasi, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

"Jadi, perusahaan kontraktor komulat dilarang untuk masuk ke bidang ini. Sebab, ini untuk mendorong mengembangkan UMKM dan kita ingin menciptakan middle class baru. kita sudah baca bahwa middle class Indonesia berkurang," jelasnya.

"Saya baca kalau tidak salah kelas menengah Indonesia berkurang lebih kurang 9 juta orang. Nah, Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita dan ini akan dari UMKM, BUMDes ini jadi salah satu penggerak," kata dia.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengajak kalangan dunia usaha mengembangkan sektor perumahan.

"Salah satu hal yang akan dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan adalah sektor perumahan," kata Hashim pada dialog bertajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Hashim menjelaskan, berdasarkan catatannya pembangunan sektor perumahan selama 35 tahun selalu memberi sumbangan besar bagi GDP (Gross Domestic Product) .

"17 sektor perumahan bisa menyumbang sampai 20 persen GDP, dan ini nyata, saya ada datanya," kata Hashim.

Hashin mengakui, selama delapan tahun terakhir sektor perumahan lesu. 

"Ini baru terjadi selama 7 sampai 8 tahun terakhir," kata Hashim.

Meski sempat melesu, Hashin menjelaskan bahwa Prabowo meyakini sektor perumahan bakal menyumbang pertumbuhan nasional.

"Prabowo siapkan target minimal pertumbuhan nasional kita 8 persen, itu belum termasuk sumbangan dari sektor perumahan. Kalau kita masukan sektor perumahan, kita optimis bisa capai sampai 9 hingga 10 persen," paparnya.

Hashim juga mengaku sudah berbicara dengan beberapa lembaga keuangan untuk menyiapkan program pengembangan perumahan.

Hashim juga mengaku disuruh pak Prabowo memimpin satgas pembangunan perumahan untuk mempersiapkan berjalannya program pembangunan perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju Kementerian perumahan akan berdiri sendiri. Ini menunjukkan komitmen pak Prabowo-Gibran," kata Hashim.

Diketahui, APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Kementeria Keuangan menggelar dialog bertajuk "Peluang Dunia Usaha dalam Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Dialog akan diisi sejumlah narasumber, yakni; Menteri Investasi Republik Indonesia, Rosan Roeslani, Ketua APEC BAC Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, dan CEO Bakrie & Brothers, Anindya Bakrie, serta perwakilan senior dari KADIN Daerah.

Ketua APEC BAC Indonesia Anindya Bakrie selaku penggagas kegiatan mengatakan penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di bulan Oktober mendatang, menandai era baru kepemimpinan yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perekonomian Indonesia. 

"Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan akan menghadirkan perspektif baru yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi nasional, pembenahan regulasi, dan pemberdayaan dunia usaha menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan dinamis," kata Anindya Bakrie. (lgn)