Ia mengungkapkan, keterlambatan semacam itu banyak terjadi di Dinas mitra Komisi D. Batalnya pelaksanaan program kerja menyebabkan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun.
“Jadi ini yang memang harus diperhatikan,” sambungnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta Deftrianov mengatakan, akan menjadikan catatan Komisi D sebagai bahan untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja tahun 2024 dan 2025 dengan lebih baik lagi.
“Kami mengapresiasi dan hasil pembahasan dari Komisi D akan kami jadikan bahan evaluasi,” tandas Deftrianov. (agr/ree)
Load more